Ketua ISNU Jatim: NU Harus Perkuat Ajaran Ahlussunnah di Pemerintahan

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur, M Mas’ud Said mengusulkan kepada PBNU untuk memperkuat ajaran Ahlussunnah di ranah publik termasuk di wilayah lembaga kenegaraan dan pemerintahan pusat maupun daerah. Ini juga termasuk di instansi-instansi strategis lainnya.

Hal ini disampaikan dalam forum rapat Komisi Program Kerja Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Jakarta yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Sabtu, 25 November 2021 dan diikuti oleh Pengurus Besar, Pengurus Wilayah NU, pimpinan Banom dan lembaga underbow NU serta alim ulama, cendikiawan kampus termasuk Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

Tokoh yang juga telah menyumbangkan pemikiran Peta Jalan NU Menuju Abad Kedua itu lantas mengingatkan agar proliferasi atau pengembangan ideologi yang dianggap sebagai salah satu penangkal radikalisme dan pemahaman Islam yang lebih damai dan sejuk itu ditopang dengan kodifikasi ajaran melalui penulisan buku Aswaja.

Ini nanti dapat dipelajari di kalangan umum dan sebagai bahan pendidikan keagamaan di masyarakat umum.

“Jadi, pada saat NU sudah memasuki abad kedua usianya, Aswaja yang mengajarkan Islam Wasathiyah dan akhlak keberagamaan yang pas dalam konteks bernegara dan berpemerintahan sudah harus bisa menjadi bagian kurikulum pendidikan kenegaraan dan keagamaan. Ini dengan memodernisasi lembaga-lembaga pendidikannya,” katanya dalam forum yang juga dihadiri beberapa peserta dari Sulawesi Selatan, Kaltara dan pengurus wilayah luar Jawa.

Mas’ud Said, cendikiawan profesional yang hadir sebagai Dewan Pakar PP ISNU ini juga menekankan pentingnya aplikasi mindset atau cara berpikir Aswaja dan akhlak atau cara bertindak Aswaja bagi pengurus dan dan aktivis NU di jajaran publik pemerintahan.

“Ke depan, PBNU bersama ulama dan cendikiawannya seharusnya bisa memimpin dan menguasai mainstream ideologi kenegaraan dan cara keberagamaan yang wasathiyah, membawa keramahan hubungan antarpemeluk agama yang kuat di kancah internasional. Ini terutama pada saat dunia sudah hampir kehilangan keadilan karena ideologi hubungan antarnegaranya dan corak keagamaannya cenderung menimbulkan peperangan antar pemeluk agama,” pungkasnya.

Munas Alim Ulama dan Kombes yang berlangsung dua hari di Jakarta ini berlangsung khidmad, dengan diikuti seluruh komponen strategis PBNU, jajaran pimpinan Syuriah, Ketua PBNU dan pimpinan Banom dan Lembaga NU yang memutuskan rekomendasi penting untuk perjalanan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini 5 tahun ke depan. Dan, juga mempersiapkan Muktamarnya yang ke-34 pada bulan Desember 2021 dengan beberapa syarat protokol kesehatan yang ketat dan kerjasama Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.